Malaysia , Kementerian Keuangan Malaysia menjelaskan akan merevisi tarif pajak penjualan dan juga memperluas cakupan pajak jasa mulai 1 Juli. Hal ini disebabkan oleh pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi fiskalnya. Melansir Channel News Asia, tarif pajak penjualan sebesar 5% hingga 10% akan dikenakan pada barang-barang yang tidak penting dan mewah, seperti kepiting raja, salmon, buah-buahan impor, sepeda balap, dan karya seni antik, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Malaysia akan memberlakukan perubahan signifikan dalam sistem pajaknya, termasuk penerapan Pajak Penjualan dan Layanan (SST) yang lebih luas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, perubahan ini juga membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal sewa rumah, pendidikan, dan layanan kecantikan.

Pajak atas Sewa Rumah: Implikasi bagi Pemilik dan Penyewa

Salah satu perubahan utama adalah perluasan cakupan SST untuk mencakup sewa properti. Mulai 1 Juli 2025, pemilik properti yang menyewakan rumah atau bangunan akan dikenakan pajak layanan. Meskipun pemerintah menyatakan akan memberikan pengecualian tertentu untuk menghindari pajak berganda, namun dampaknya tetap signifikan.

Dampak bagi Pemilik Properti Malaysia

• Kewajiban Administratif: Pemilik properti harus mendaftarkan diri dan mematuhi kewajiban perpajakan yang baru.

• Potensi Kenaikan Biaya: Biaya tambahan yang timbul dari pajak ini mungkin akan diteruskan kepada penyewa, meningkatkan biaya hidup mereka.

Dampak bagi Penyewa

• Kenaikan Biaya Sewa: Penyewa mungkin akan menghadapi kenaikan biaya sewa sebagai akibat dari pajak yang dikenakan kepada pemilik properti.

• Perubahan dalam Pasar Sewa: Perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika pasar sewa, dengan kemungkinan pergeseran dalam permintaan dan penawaran properti sewaan.

Pajak atas Pendidikan: Perubahan dalam Subsidi dan Insentif

Pemerintah Malaysia juga mengumumkan perubahan dalam subsidi dan insentif terkait pendidikan. Meskipun pajak langsung atas layanan pendidikan belum diumumkan, perubahan dalam subsidi dapat mempengaruhi biaya pendidikan.

Perubahan dalam Subsidi Pendidikan

• Pengurangan Subsidi: Beberapa subsidi untuk pendidikan tinggi mungkin akan dikurangi, mempengaruhi biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan orang tua.

• Peningkatan Biaya Pendidikan: Institusi pendidikan mungkin akan menaikkan biaya untuk menutupi kekurangan subsidi, meningkatkan beban finansial bagi pelajar.

Dampak bagi Mahasiswa dan Orang Tua

• Kenaikan Biaya Pendidikan: Mahasiswa dan orang tua mungkin akan menghadapi biaya pendidikan yang lebih tinggi.

• Akses terhadap Pendidikan: Pengurangan subsidi dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pajak atas Layanan Kecantikan: Pengaruh terhadap Industri dan Konsumen

Layanan kecantikan, termasuk salon dan spa, juga akan dikenakan pajak layanan mulai 1 Juli 2025. Perubahan ini dapat mempengaruhi harga dan pola konsumsi layanan kecantikan di Malaysia.

Dampak bagi Penyedia Layanan Malaysia

• Kenaikan Biaya Operasional: Penyedia layanan harus menyesuaikan harga untuk mencakup pajak baru, yang dapat mempengaruhi daya saing mereka.

• Perubahan dalam Permintaan: Kenaikan harga dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap layanan kecantikan.

Dampak bagi Konsumen

• Kenaikan Harga Layanan: Konsumen mungkin akan menghadapi harga layanan kecantikan yang lebih tinggi.

• Perubahan dalam Pola Konsumsi: Kenaikan harga dapat mempengaruhi frekuensi dan jenis layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel Ringkasan Dampak Pajak Baru Malaysia

Penerapan pajak atas sewa rumah, pendidikan, dan layanan kecantikan mulai 1 Juli 2025 menandai perubahan besar dalam sistem perpajakan Malaysia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, perubahan ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Penting bagi individu dan bisnis untuk memahami perubahan ini dan menyesuaikan strategi keuangan mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

melrosepromenade.com

Bangun Rumah, Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melemparkan usulan pemberian pajak rumah yang tinggi untuk pembangunan rumah tapak. Alasannya supaya, masyarakat bisa tinggal di vertical house, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

Pemerintah dan sejumlah pengamat kebijakan properti tengah membahas usulan menarik terkait pembangunan rumah. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah usul untuk membangun rumah tanpa kena pajak tinggi. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang atas permasalahan keterjangkauan hunian di Indonesia. Lantas, apa alasan di balik usulan ini?

Menjawab Kebutuhan Hunian yang Terus Meningkat

Permintaan terhadap rumah tinggal, khususnya bagi kalangan milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terus meningkat setiap tahunnya. Namun, tingginya beban pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kerap menjadi penghalang utama.

Dengan mengurangi atau menghapus pajak tinggi dalam pembangunan rumah, diharapkan akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.

Mendorong Pertumbuhan Sektor Properti

Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Ketika beban pajak pembangunan rumah dikurangi, pengembang akan lebih terdorong untuk membangun proyek-proyek perumahan baru. Efek domino-nya, sektor turunan seperti konstruksi, bahan bangunan, hingga tenaga kerja pun akan ikut terdampak positif.

Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Pasar

Kebijakan insentif pajak untuk pembangunan rumah juga berpotensi menarik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasar properti Indonesia akan menjadi lebih kompetitif, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pajak ramah properti.

Membantu Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pasca pandemi, banyak masyarakat yang mengalami tekanan finansial. Dengan adanya keringanan atau penghapusan pajak pembangunan rumah, beban biaya awal dalam membangun rumah bisa ditekan. Kebijakan ini bisa menjadi stimulus efektif dalam pemulihan ekonomi nasional.

Meningkatkan Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pembiayaan dan tingginya pajak. Usulan ini bisa mempercepat realisasi program tersebut, sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Kesimpulan

Usulan untuk membangun rumah tanpa dikenakan pajak tinggi bukan sekadar ide populis, melainkan langkah strategis untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga bisa menjadi pendorong ekonomi nasional di berbagai sektor.

marocafrik.com

Rumah Dijadikan Kafe, Belakangan makin banyak kafe baru bermunculan, bahkan tidak sedikit yang berada di kawasan pemukiman. Fenomena ini membuat kalangan pengusaha restoran geram karena tidak sesuai dengan peruntukan tempat tinggal.

Fenomena rumah tinggal yang disulap menjadi kafe atau restoran di kawasan pemukiman kini menuai protes keras dari para pengusaha kuliner resmi. Praktik ini dinilai merugikan bisnis yang telah mengikuti aturan dan membayar pajak sebagaimana mestinya.

Rumah Tinggal Disulap Jadi Tempat Usaha, Tren yang Mengkhawatirkan

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemilik rumah di wilayah strategis, seperti Jakarta Selatan, Bandung, dan Yogyakarta, mengubah hunian pribadi mereka menjadi tempat usaha kuliner. Tanpa izin resmi atau standar operasional yang sesuai, tempat-tempat ini sering luput dari pengawasan pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha resmi, terutama pemilik restoran dan kafe yang telah berinvestasi besar dalam pembangunan, perizinan, dan operasional yang taat hukum.

Pengusaha Resmi Tuntut Keadilan

Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (APKULI) menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Menurut mereka, banyak rumah yang dijadikan restoran tidak memiliki izin usaha, izin lingkungan, bahkan tidak memenuhi standar keamanan dan kebersihan.

“Kami tidak menolak persaingan, tapi ini persaingan tidak sehat. Kami membayar pajak, mengikuti semua peraturan, sedangkan mereka bisa beroperasi bebas,” ujar Budi Santoso, pemilik restoran ternama di Jakarta.

Masalah Izin dan Ketertiban Lingkungan

Perubahan fungsi rumah tinggal menjadi tempat usaha tidak hanya berdampak pada sektor bisnis, tetapi juga menimbulkan konflik sosial di lingkungan sekitar. Warga mengeluhkan kebisingan, parkir liar, dan limbah yang tidak terkelola dengan baik.

Banyak RT dan RW juga mulai angkat bicara, meminta pemerintah untuk mempertegas aturan zonasi pemanfaatan lahan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) menjadi sorotan utama.

Solusi dan Harapan

Para pengusaha berharap pemerintah segera melakukan tindakan tegas, mulai dari sosialisasi aturan hingga penertiban tempat usaha ilegal. Sementara itu, mereka juga meminta agar rumah yang ingin dijadikan tempat usaha harus memenuhi standar legal seperti:

• Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau NIB

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk fungsi komersial

• Sertifikasi kesehatan dan keamanan pangan

• Persetujuan warga sekitar

Q & A Dengan Topik Pembahasan Rumah Dijadikan Kafe / Restoran

Mengapa rumah dijadikan kafe atau restoran menjadi masalah bagi pengusaha resmi?

Rumah yang dijadikan kafe atau restoran seringkali tidak memiliki izin usaha resmi, tidak membayar pajak restoran, serta tidak memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menyebabkan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha kuliner yang legal dan membayar kewajiban pajak secara penuh.

Apa dampak dari kafe atau restoran rumahan terhadap pengusaha yang sudah legal?

Kafe rumahan yang beroperasi tanpa izin bisa menawarkan harga yang lebih murah karena tidak menanggung biaya operasional seperti pajak, izin usaha, dan inspeksi reguler. Ini sangat merugikan pelaku usaha resmi yang harus mematuhi regulasi dan membayar berbagai kewajiban negara.

Apakah rumah boleh dijadikan tempat usaha seperti restoran atau kafe?

Jawaban:
Secara hukum, rumah yang difungsikan sebagai tempat usaha wajib mengubah status perizinan dari hunian menjadi tempat usaha dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa itu, usaha tersebut dianggap ilegal dan dapat ditindak.

Apa tuntutan para pengusaha restoran terhadap pemerintah?

Para pengusaha meminta ketegasan pemerintah daerah dalam menertibkan kafe dan restoran rumahan ilegal. Mereka mendesak adanya pengawasan ketat, pembekuan usaha ilegal, dan pemberlakuan aturan yang adil agar persaingan bisnis tetap sehat.

Bagaimana masyarakat bisa membedakan usaha legal dan ilegal?

Usaha legal umumnya memiliki plakat izin usaha yang bisa dilihat di lokasi, memiliki sertifikat laik hygiene dari dinas kesehatan, serta terdaftar dalam data UMKM atau usaha besar di kota tersebut. Kafe rumahan yang tidak jelas status hukumnya patut dicurigai sebagai ilegal.

Kesimpulan

Fenomena rumah dijadikan kafe atau restoran memang menjadi peluang bisnis bagi sebagian orang, namun tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, praktik ini justru dapat merugikan pengusaha resmi dan menciptakan ketidaktertiban sosial. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menegakkan aturan demi menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat.

kadobet