PT Freeport Indonesia (PTFI) akan menghasilkan katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) keduanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, pada akhir Juni 2025 ini.

Hal itu lantaran perusahaan sudah mengoperasikan kembali smelternya setelah melakukan perbaikan berbulan-bulan lamanya sejak smelter mengalami kebakaran pada Oktober 2024 lalu.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya sudah memulai kembali operasional smelter sejak akhir Mei 2025 lalu.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah pada tahap memulai produksi, yakni konsentrat tembaga sudah dimasukkan ke tungku atau furnace. Namun, proses hingga menghasilkan katoda terdiri dari beberapa tahapan berikutnya, antara lain ketika sudah dibakar di furnace dan menjadi matte, matte ini akan masuk lagi ke furnace berikutnya untuk diproses menjadi anoda tembaga.

“Sekarang ini sudah dalam proses, kan ini kan nggak mungkin begitu masuk ke segini langsung pindah kan enggak, dia dipindahin ke furnace berikutnya. Baru kemudian akan memproduksi anoda tembaga, kira-kira sekitar hari ini sudah memproduksi anoda tembaga. Tapi dia harus dimasukin dulu di electro refinery selama 3 minggu, baru dia menjadi katoda tembaga,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (11/6/2025).

“Iya, akhir bulan ini diperkirakan sudah memproduksi katoda tembaga. Tapi proses produksinya sudah dimulai,” tegasnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pabrik tembaga ini diperkirakan bisa mulai beroperasi penuh atau 100% pada Desember 2025 mendatang.

Pada Juni ini, menurutnya kapasitas operasional pabrik diperkirakan mencapai 40%.

“Diperkirakan akhir bulan ini sudah mulai produksi katoda tembaga. Kita akan mulai dulu dengan 40% kapasitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Chairman of the Board Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson dan Presiden & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk bersama Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pun turun langsung ke Gresik guna memastikan kelancaran mulai beroperasinya smelter.

“Kedatangan pimpinan FCX ini adalah untuk memastikan smelter PTFI mulai beroperasi kembali dengan baik setelah kejadian kahar pada 14 Oktober 2024,” ungkap Tony dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).

Tony menjelaskan bahwa saat ini smelter sudah mulai beroperasi dan akan menghasilkan katoda tembaga pada minggu ke-4 bulan Juni 2025.

“Setelah dimasukkan konsentrat, diolah di furnace menjadi anoda tembaga, kemudian dibawa ke electrorefinery untuk menjadi katoda tembaga,” kata Tony.

Ia mengatakan beroperasinya kembali smelter PTFI pada pekan ketiga bulan Mei ini adalah sebuah capaian yang sangat baik dan merupakan bukti nyata resiliensi perusahaan dalam mengatasi berbagai tantangan serta melaksanakan komitmen terhadap hilirisasi.

“Produksi smelter sebetulnya akan dimulai pekan ketiga bulan Juni. Namun pada perkembangannya, proses perbaikan dapat diselesaikan lebih cepat,” kata Tony.

Saat ini, smelter PTFI telah beroperasi kembali dan akan memasuki fase ramp-up, yaitu kapasitas produksi yang meningkat secara bertahap dari 40% hingga mencapai produksi penuh 100% pada bulan Desember 2025.

“Akselerasi perbaikan dan produksi smelter ini menjadi bukti nyata PTFI sebagai perusahaan tambang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang mendukung penuh program hilirisasi sumber daya mineral yang ditetapkan pemerintah sekaligus komitmen terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” katanya.

Tony menegaskan kembali beroperasinya Smelter PTFI ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung kemandirian industri dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

“Sebagai bagian dari visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, PTFI berkomitmen untuk terus berkontribusi dan memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara,” katanya.

Mengutip data PTFI, investasi kumulatif untuk proyek smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, tersebut mencapai Rp 58 triliun atau sekitar US$ 3,67 miliar.

Proyek ini merupakan pemenuhan komitmen PTFI terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterbitkan pada tahun 2018.

Proyek smelter dengan desain single line terbesar di dunia ini memiliki kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksi sekitar 600.000-700.000 katoda tembaga per tahun.

Bersama dengan smelter pertamanya yang dikelola PT Smelting Gresik, kedua smelter milik PT Freeport Indonesia ini akan memurnikan total 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun, dan menghasilkan 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Salah satunya dibuktikan melalui pelaksanaan proyek strategis pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak pada segmen Cilegon Timur hingga Cilegon Barat.

Untuk diketahui, proyek tersebut mencakup penambahan lajur ketiga arah Jakarta pada Paket 2, dari Km 94+914 hingga Km 87+139. Dengan nilai kontrak sebesar Rp 134,7 miliar (sebelum PPN) dan masa pelaksanaan 240 hari kalender sejak 17 Desember 2024, proyek ini merupakan bagian dari dukungan PTPP terhadap agenda besar pemerintah dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di Provinsi Banten yang merupakan gerbang utama Pulau Jawa menuju Sumatera.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan, proyek ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam mewujudkan pembangunan dari wilayah suburban, mendorong produktivitas nasional, serta menggerakkan sektor strategis dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Di samping itu, proyek ini juga memiliki tantangan tersendiri karena bersinggungan langsung dengan jalan tol aktif.

“Hal ini mengharuskan penerapan manajemen lalu lintas yang sangat cermat dan responsif untuk menjamin keselamatan serta kelancaran lalu lintas selama proses konstruksi,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, PTPP menerapkan pendekatan inovatif dan rekayasa teknik yang matang. Salah satu teknologi unggulan yang digunakan adalah Robo Flagman, sistem pengatur lalu lintas otomatis yang menggantikan peran petugas di lapangan.

Asal tahu saja, inovasi tersebut merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan dalam menghadapi era Konstruksi 4.0, serta mencerminkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi, keselamatan kerja, dan pemanfaatan teknologi dalam sektor konstruksi nasional.

“Proyek pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak ini merupakan kontribusi nyata PTPP dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah, yang tidak hanya fokus pada percepatan konektivitas dan mobilitas nasional, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur dia.

Sebagai pionir dalam penerapan konsep green building dan teknologi konstruksi modern, PTPP terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan konstruksi kelas dunia yang adaptif terhadap tantangan zaman dan berkomitmen pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kemajuan bangsa.

kas138

Malaysia , Kementerian Keuangan Malaysia menjelaskan akan merevisi tarif pajak penjualan dan juga memperluas cakupan pajak jasa mulai 1 Juli. Hal ini disebabkan oleh pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi fiskalnya. Melansir Channel News Asia, tarif pajak penjualan sebesar 5% hingga 10% akan dikenakan pada barang-barang yang tidak penting dan mewah, seperti kepiting raja, salmon, buah-buahan impor, sepeda balap, dan karya seni antik, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Malaysia akan memberlakukan perubahan signifikan dalam sistem pajaknya, termasuk penerapan Pajak Penjualan dan Layanan (SST) yang lebih luas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, perubahan ini juga membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal sewa rumah, pendidikan, dan layanan kecantikan.

Pajak atas Sewa Rumah: Implikasi bagi Pemilik dan Penyewa

Salah satu perubahan utama adalah perluasan cakupan SST untuk mencakup sewa properti. Mulai 1 Juli 2025, pemilik properti yang menyewakan rumah atau bangunan akan dikenakan pajak layanan. Meskipun pemerintah menyatakan akan memberikan pengecualian tertentu untuk menghindari pajak berganda, namun dampaknya tetap signifikan.

Dampak bagi Pemilik Properti Malaysia

• Kewajiban Administratif: Pemilik properti harus mendaftarkan diri dan mematuhi kewajiban perpajakan yang baru.

• Potensi Kenaikan Biaya: Biaya tambahan yang timbul dari pajak ini mungkin akan diteruskan kepada penyewa, meningkatkan biaya hidup mereka.

Dampak bagi Penyewa

• Kenaikan Biaya Sewa: Penyewa mungkin akan menghadapi kenaikan biaya sewa sebagai akibat dari pajak yang dikenakan kepada pemilik properti.

• Perubahan dalam Pasar Sewa: Perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika pasar sewa, dengan kemungkinan pergeseran dalam permintaan dan penawaran properti sewaan.

Pajak atas Pendidikan: Perubahan dalam Subsidi dan Insentif

Pemerintah Malaysia juga mengumumkan perubahan dalam subsidi dan insentif terkait pendidikan. Meskipun pajak langsung atas layanan pendidikan belum diumumkan, perubahan dalam subsidi dapat mempengaruhi biaya pendidikan.

Perubahan dalam Subsidi Pendidikan

• Pengurangan Subsidi: Beberapa subsidi untuk pendidikan tinggi mungkin akan dikurangi, mempengaruhi biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan orang tua.

• Peningkatan Biaya Pendidikan: Institusi pendidikan mungkin akan menaikkan biaya untuk menutupi kekurangan subsidi, meningkatkan beban finansial bagi pelajar.

Dampak bagi Mahasiswa dan Orang Tua

• Kenaikan Biaya Pendidikan: Mahasiswa dan orang tua mungkin akan menghadapi biaya pendidikan yang lebih tinggi.

• Akses terhadap Pendidikan: Pengurangan subsidi dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

---

Pajak atas Layanan Kecantikan: Pengaruh terhadap Industri dan Konsumen

Layanan kecantikan, termasuk salon dan spa, juga akan dikenakan pajak layanan mulai 1 Juli 2025. Perubahan ini dapat mempengaruhi harga dan pola konsumsi layanan kecantikan di Malaysia.

Dampak bagi Penyedia Layanan Malaysia

• Kenaikan Biaya Operasional: Penyedia layanan harus menyesuaikan harga untuk mencakup pajak baru, yang dapat mempengaruhi daya saing mereka.

• Perubahan dalam Permintaan: Kenaikan harga dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap layanan kecantikan.

Dampak bagi Konsumen

• Kenaikan Harga Layanan: Konsumen mungkin akan menghadapi harga layanan kecantikan yang lebih tinggi.

• Perubahan dalam Pola Konsumsi: Kenaikan harga dapat mempengaruhi frekuensi dan jenis layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel Ringkasan Dampak Pajak Baru Malaysia

Penerapan pajak atas sewa rumah, pendidikan, dan layanan kecantikan mulai 1 Juli 2025 menandai perubahan besar dalam sistem perpajakan Malaysia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, perubahan ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Penting bagi individu dan bisnis untuk memahami perubahan ini dan menyesuaikan strategi keuangan mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

melrosepromenade.com

Bangun Rumah, Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melemparkan usulan pemberian pajak rumah yang tinggi untuk pembangunan rumah tapak. Alasannya supaya, masyarakat bisa tinggal di vertical house, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

Pemerintah dan sejumlah pengamat kebijakan properti tengah membahas usulan menarik terkait pembangunan rumah. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah usul untuk membangun rumah tanpa kena pajak tinggi. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang atas permasalahan keterjangkauan hunian di Indonesia. Lantas, apa alasan di balik usulan ini?

Menjawab Kebutuhan Hunian yang Terus Meningkat

Permintaan terhadap rumah tinggal, khususnya bagi kalangan milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terus meningkat setiap tahunnya. Namun, tingginya beban pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kerap menjadi penghalang utama.

Dengan mengurangi atau menghapus pajak tinggi dalam pembangunan rumah, diharapkan akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.

Mendorong Pertumbuhan Sektor Properti

Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Ketika beban pajak pembangunan rumah dikurangi, pengembang akan lebih terdorong untuk membangun proyek-proyek perumahan baru. Efek domino-nya, sektor turunan seperti konstruksi, bahan bangunan, hingga tenaga kerja pun akan ikut terdampak positif.

Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Pasar

Kebijakan insentif pajak untuk pembangunan rumah juga berpotensi menarik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasar properti Indonesia akan menjadi lebih kompetitif, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pajak ramah properti.

Membantu Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pasca pandemi, banyak masyarakat yang mengalami tekanan finansial. Dengan adanya keringanan atau penghapusan pajak pembangunan rumah, beban biaya awal dalam membangun rumah bisa ditekan. Kebijakan ini bisa menjadi stimulus efektif dalam pemulihan ekonomi nasional.

Meningkatkan Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pembiayaan dan tingginya pajak. Usulan ini bisa mempercepat realisasi program tersebut, sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Kesimpulan

Usulan untuk membangun rumah tanpa dikenakan pajak tinggi bukan sekadar ide populis, melainkan langkah strategis untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga bisa menjadi pendorong ekonomi nasional di berbagai sektor.

marocafrik.com